Jika Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen, Presiden Jokowi Janji Beri Anggaran TNI Rp 210 Triliun
Presiden Jokowi didampingi Panglima TNI, Menko Polhukam, dan Menko PMK menekan tombol sirene pemancangan pembangunan RS Ridwan Meuraksa, di Jakarta Timur, Rabu (13/5)
Presiden Jokowi didampingi Panglima TNI, Menko Polhukam, dan Menko PMK menekan tombol sirene pemancangan pembangunan RS Ridwan Meuraksa, di Jakarta Timur, Rabu (13/5)
Menutup rangkaian kunjungan kerjanya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan RS Moh. Ridwan Meuraksa, di Pinang Ranti-Bambu Apus, Jakarta Timur, Rabu (13/5) sore.
Presiden Jokowi yang pada saat itu menggunakan pakaian atribut Kostrad menyampaikan, bahwa pembangunan rumah sakit itu merupakan upaya besar untuk membangun usaha kesehatan masyarakat, utamanya kesehatan TNI.
“Saya ingin memberi penghargaan kepada seluruh prajurit TNI yang telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam menjaga keutuhan, termasuk yang melaksanakan penugasan di daerah rawan, dalam pengamanan perbatasan pulau terluar, daerah PBB, dan lainnya,” kata Presiden Jokowi.
13 May 2015 2118 Views
Soal Serapan Anggaran, Presiden Jokowi Ingatkan Para Menteri Bisa Pengaruhi Pertumbuhan Ekonomi
Presiden Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna, di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (13/5) sore
Presiden Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna, di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (13/5) sore
Seusai mengunjungi sejumlah tempat di Ibukota Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan seluruh menteri Kabinet Kerja dalam Sidang Kabinet Paripurna, di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (13/5) sore.
Dalam sidang kabinet yang mengagendakan Rencana Kerja Pemerintah dan Pagu Indikatif 2016 itu, Presiden Jokowi mengingatkan para menteri Kabinet Kerja terhadi dengan masalah organisasi kementerian.
“Hati-hati karena masalah kelembagaan ini rentetannya bisa masuk pada masalah pencairan anggaran. Pencairan anggaran bisa masuk kedalam serapan anggaran. Serapan anggaran bisa masuk pada pengaruh pertumbuhan ekonomi, melemahnya ekonomi dan lain-lainnya,” tutur Presiden Jokowi.
13 May 2015 2133 Views
Bagikan KIS, KIP, Dan KKS Ke Warga Jakarta, Presiden Jokowi Jamin Tidak ‘Double’ Dengan Penerima KJP
Presiden Jokowi berdialog dengan warga penerima KIS dan KKS, di Kampung Melayu, Jakarta Timur, Rabu (13/5)
Presiden Jokowi berdialog dengan warga penerima KIS dan KKS, di Kampung Melayu, Jakarta Timur, Rabu (13/5)
Dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke sejumlah wilayah di Ibukota Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), di Kantor Pos Jatinegara di Kantor Pos Kampung Melayu, Jakarta Timur, Rabu (13/5).
Presiden Jokowi mengatakan, penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) sudah disisir sehingga tidak mungkin lagi dapat jika memiliki Kartu Jakarta Pintar (KJP). “Penerima KIP sudah disisir dengan penerima KJP, jadi tidak mungkin double,” kata Presiden Jokowi.
13 May 2015 3715 Views
Untuk Efisiensi Pasokan, Pertamina Resmi Bubarkan Petral
Dirut PT Pertamina Dwi Soetjipto didampingi Menteri BUMN, Menteri ESDM, dan Komisaris Utama Pertamina mengumumkan likuidasi Petral, di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (13/5)
Dirut PT Pertamina Dwi Soetjipto didampingi Menteri BUMN, Menteri ESDM, dan Komisaris Utama Pertamina mengumumkan likuidasi Petral, di Jakarta, Rabu (13/5)
Sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memutus praktik buruk di masa lalu, pemerintah melalui PT Pertamina resmi menghentikan operasi PT Pertamina Energy Trading Limited (Petral), dan selanjutnya perusahaan-perusahaan di dalamnya akan dilikuidasi.
“Sesuai dengan arahan pemerintah untuk melakukan kajian terhadap Petral, dan kami melihat sudah tidak ada lagi peran Petral yang signifikan, maka kami memutuskan untuk melakukan penghentian kegiatan Petral mulai hari ini baik yang berada di Singapura maupun Hong Kong,” kata Dwi dalam jumpa pers di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (13/5).
13 May 2015 3686 Views
Buka Rakornas Pengawasan, Presiden Jokowi Minta Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Disederhanakan
Presiden Jokowi memberikan arahan pada Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah, di kantor BPKP Pusat, Jakarta, Rabu (13/5) siang.
Presiden Jokowi memberikan arahan pada Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah, di kantor BPKP Pusat, Jakarta, Rabu (13/5) siang.
Seusai memberikan paparan pada Musyawarah Nasional APKASI dan AITIS, di JIExpo Kemayoran, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan kunjungan kerja hari ini dengan memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah, di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat, Jakarta, Rabu (13/5) siang.
Saat mengawali sambutannya, Presiden Jokowi menyinggung laporan internal audit yang dilakukan BPKP, dimana didapatkan hasil di level 1 ada 85, level 2 ada 14, level 3 cuma 1 persen. Hal ini menunjukkan, pengawasan intern belum dapat memberikan jaminan dalam tata kelola pemerintahan yang baik dalam pemberantasan korupsi.
13 May 2015 3893 Views
Bangun Daerah, Presiden Jokowi Minta Kepala Daerah Tidak Terjebak Rutinitas Birokrasi
Presiden Jokowi memukul gong untuk membuka the 11th APKASI International Trade and Investment Summit 2015, di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Rabu (13/5).
Presiden Jokowi memukul gong untuk membuka the 11th APKASI International Trade and Investment Summit 2015, di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Rabu (13/5).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para pimpinan-pimpinan daerah, baik gubernur, bupati, maupun walikota, agar tidak terjebak pada rutinitas birokrasi sehingga melupakan membangun sebuah strategi kebijakan ekonomi di daerah.
“Saya lihat banyak sekali potensi daerah, banyak sekali kekuatan ekonomi di daerah yang tidak terangkat dengan baik karena pimpinan-pimpinan daerahnya terjebak pada rutinitas keseharian di pemerintahan,” kata Presiden Jokowi saat membuka the 11th APKASI International Trade and Investment Summit 2015, yang diselenggarakan di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Rabu (13/5).
13 May 2015 4636 Views
Presiden Jokowi Perpanjang Moratorium Hutan
HutanPresiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan persetujuannya untuk memperpanjang program moratorium hutan sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambu, yang seharusnya berakhir pada hari Rabu (13/5) ini.
Persetujuan Presiden Jokowi untuk memperpanjang program moratorium hutan itu disampaikan langsung kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya yang menghadapnya di kawasan Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/5) pagi.
Presiden Jokowi didampingi Panglima TNI, Menko Polhukam, dan Menko PMK menekan tombol sirene pemancangan pembangunan RS Ridwan Meuraksa, di Jakarta Timur, Rabu (13/5)
Presiden Jokowi didampingi Panglima TNI, Menko Polhukam, dan Menko PMK menekan tombol sirene pemancangan pembangunan RS Ridwan Meuraksa, di Jakarta Timur, Rabu (13/5)
Menutup rangkaian kunjungan kerjanya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan RS Moh. Ridwan Meuraksa, di Pinang Ranti-Bambu Apus, Jakarta Timur, Rabu (13/5) sore.
Presiden Jokowi yang pada saat itu menggunakan pakaian atribut Kostrad menyampaikan, bahwa pembangunan rumah sakit itu merupakan upaya besar untuk membangun usaha kesehatan masyarakat, utamanya kesehatan TNI.
“Saya ingin memberi penghargaan kepada seluruh prajurit TNI yang telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam menjaga keutuhan, termasuk yang melaksanakan penugasan di daerah rawan, dalam pengamanan perbatasan pulau terluar, daerah PBB, dan lainnya,” kata Presiden Jokowi.
13 May 2015 2118 Views
Soal Serapan Anggaran, Presiden Jokowi Ingatkan Para Menteri Bisa Pengaruhi Pertumbuhan Ekonomi
Presiden Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna, di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (13/5) sore
Presiden Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna, di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (13/5) sore
Seusai mengunjungi sejumlah tempat di Ibukota Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan seluruh menteri Kabinet Kerja dalam Sidang Kabinet Paripurna, di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (13/5) sore.
Dalam sidang kabinet yang mengagendakan Rencana Kerja Pemerintah dan Pagu Indikatif 2016 itu, Presiden Jokowi mengingatkan para menteri Kabinet Kerja terhadi dengan masalah organisasi kementerian.
“Hati-hati karena masalah kelembagaan ini rentetannya bisa masuk pada masalah pencairan anggaran. Pencairan anggaran bisa masuk kedalam serapan anggaran. Serapan anggaran bisa masuk pada pengaruh pertumbuhan ekonomi, melemahnya ekonomi dan lain-lainnya,” tutur Presiden Jokowi.
13 May 2015 2133 Views
Bagikan KIS, KIP, Dan KKS Ke Warga Jakarta, Presiden Jokowi Jamin Tidak ‘Double’ Dengan Penerima KJP
Presiden Jokowi berdialog dengan warga penerima KIS dan KKS, di Kampung Melayu, Jakarta Timur, Rabu (13/5)
Presiden Jokowi berdialog dengan warga penerima KIS dan KKS, di Kampung Melayu, Jakarta Timur, Rabu (13/5)
Dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke sejumlah wilayah di Ibukota Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), di Kantor Pos Jatinegara di Kantor Pos Kampung Melayu, Jakarta Timur, Rabu (13/5).
Presiden Jokowi mengatakan, penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) sudah disisir sehingga tidak mungkin lagi dapat jika memiliki Kartu Jakarta Pintar (KJP). “Penerima KIP sudah disisir dengan penerima KJP, jadi tidak mungkin double,” kata Presiden Jokowi.
13 May 2015 3715 Views
Untuk Efisiensi Pasokan, Pertamina Resmi Bubarkan Petral
Dirut PT Pertamina Dwi Soetjipto didampingi Menteri BUMN, Menteri ESDM, dan Komisaris Utama Pertamina mengumumkan likuidasi Petral, di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (13/5)
Dirut PT Pertamina Dwi Soetjipto didampingi Menteri BUMN, Menteri ESDM, dan Komisaris Utama Pertamina mengumumkan likuidasi Petral, di Jakarta, Rabu (13/5)
Sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memutus praktik buruk di masa lalu, pemerintah melalui PT Pertamina resmi menghentikan operasi PT Pertamina Energy Trading Limited (Petral), dan selanjutnya perusahaan-perusahaan di dalamnya akan dilikuidasi.
“Sesuai dengan arahan pemerintah untuk melakukan kajian terhadap Petral, dan kami melihat sudah tidak ada lagi peran Petral yang signifikan, maka kami memutuskan untuk melakukan penghentian kegiatan Petral mulai hari ini baik yang berada di Singapura maupun Hong Kong,” kata Dwi dalam jumpa pers di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (13/5).
13 May 2015 3686 Views
Buka Rakornas Pengawasan, Presiden Jokowi Minta Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Disederhanakan
Presiden Jokowi memberikan arahan pada Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah, di kantor BPKP Pusat, Jakarta, Rabu (13/5) siang.
Presiden Jokowi memberikan arahan pada Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah, di kantor BPKP Pusat, Jakarta, Rabu (13/5) siang.
Seusai memberikan paparan pada Musyawarah Nasional APKASI dan AITIS, di JIExpo Kemayoran, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan kunjungan kerja hari ini dengan memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah, di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat, Jakarta, Rabu (13/5) siang.
Saat mengawali sambutannya, Presiden Jokowi menyinggung laporan internal audit yang dilakukan BPKP, dimana didapatkan hasil di level 1 ada 85, level 2 ada 14, level 3 cuma 1 persen. Hal ini menunjukkan, pengawasan intern belum dapat memberikan jaminan dalam tata kelola pemerintahan yang baik dalam pemberantasan korupsi.
13 May 2015 3893 Views
Bangun Daerah, Presiden Jokowi Minta Kepala Daerah Tidak Terjebak Rutinitas Birokrasi
Presiden Jokowi memukul gong untuk membuka the 11th APKASI International Trade and Investment Summit 2015, di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Rabu (13/5).
Presiden Jokowi memukul gong untuk membuka the 11th APKASI International Trade and Investment Summit 2015, di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Rabu (13/5).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para pimpinan-pimpinan daerah, baik gubernur, bupati, maupun walikota, agar tidak terjebak pada rutinitas birokrasi sehingga melupakan membangun sebuah strategi kebijakan ekonomi di daerah.
“Saya lihat banyak sekali potensi daerah, banyak sekali kekuatan ekonomi di daerah yang tidak terangkat dengan baik karena pimpinan-pimpinan daerahnya terjebak pada rutinitas keseharian di pemerintahan,” kata Presiden Jokowi saat membuka the 11th APKASI International Trade and Investment Summit 2015, yang diselenggarakan di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Rabu (13/5).
13 May 2015 4636 Views
Presiden Jokowi Perpanjang Moratorium Hutan
HutanPresiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan persetujuannya untuk memperpanjang program moratorium hutan sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambu, yang seharusnya berakhir pada hari Rabu (13/5) ini.
Persetujuan Presiden Jokowi untuk memperpanjang program moratorium hutan itu disampaikan langsung kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya yang menghadapnya di kawasan Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/5) pagi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar